Miris! Ibu-Ibu Merintih Kesakitan, Diduga Ditolak Puskesmas Karena Tak Punya KTP

Seorang ibu yang merintih kesakitan diduga ditolak oleh Puskesmas karena tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Miris! Ibu-Ibu Merintih Kesakitan, Diduga Ditolak Puskesmas Karena Tak Punya KTP

Video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu-ibu yang merintih kesakitan karena tidak mendapatkan pertolongan dari Puskesmas, hanya karena tidak membawa KTP. ​Kejadian ini memicu gelombang kritik terhadap sistem pelayanan kesehatan yang dianggap terlalu kaku dalam menerapkan aturan administrasi, sehingga mengorbankan hak pasien untuk mendapatkan pertolongan medis segera​. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran DUNIA IBU IBU CANGGIH INDONESIA.

Kronologi Kejadian

Kejadian bermula ketika seorang ibu yang tidak disebutkan namanya datang ke Puskesmas Dayun, Kabupaten Siak, Riau, dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia diduga mengalami sakit parah dan membutuhkan pertolongan medis segera. Namun, petugas Puskesmas menolak memberikan pelayanan karena ibu tersebut tidak dapat menunjukkan KTP sebagai identitas diri.

Video yang diunggah pada Rabu (12/2/2025) menunjukkan seorang ibu yang merintih kesakitan. Dalam video tersebut, ibu itu terdengar merintih dan memohon agar diberikan pertolongan. Ia mengaku tidak tahu harus membawa KTP karena ia adalah orang susah dan tidak memiliki banyak uang.

“Tadi aku bilang, bang tolong aku perutku sakit loh. Aku orang susah bukan orang kaya,” keluhnya. Namun, petugas Puskesmas tetap bersikeras menolak memberikan pelayanan, dengan alasan prosedur yang mengharuskan setiap pasien menunjukkan KTP sebelum mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga: Shopee dan Kemenekraf Latih Ibu-Ibu Agar Sukses di Ekonomi Digital

Reaksi Masyarakat

Reaksi Masyarakat

Video penolakan tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak warganet yang menyayangkan sikap petugas Puskesmas yang dinilai tidak memiliki empati dan rasa kemanusiaan. Mereka menganggap bahwa nyawa seseorang lebih berharga daripada selembar KTP, dan seharusnya petugas Puskesmas mengutamakan pertolongan medis terlebih dahulu, baru kemudian mengurus masalah administrasi.

Warganet juga mempertanyakan standar akreditasi yang diberikan kepada Puskesmas jika kejadian seperti ini masih bisa terjadi. Kasus ini juga memicu perdebatan tentang efektivitas program BPJS Kesehatan dan akreditasi Puskesmas. Banyak yang menilai bahwa program-program tersebut belum sepenuhnya menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya untuk mendapatkan pertolongan medis tanpa diskriminasi.

Tanggapan Pihak Puskesmas

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Puskesmas Dayun, dr. Nurmala Sari, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan audit internal untuk menyelidiki kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara petugas Puskesmas dengan pasien berinisial F (47). Menurutnya, petugas Puskesmas tidak bermaksud menolak pasien, tetapi hanya ingin memastikan identitas pasien sebelum memberikan pelayanan medis.

Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan publik. Banyak yang menilai bahwa alasan kesalahpahaman tidak dapat diterima, mengingat kondisi pasien yang sudah sangat memprihatinkan. Mereka berpendapat bahwa petugas Puskesmas seharusnya lebih peka terhadap situasi darurat dan mengutamakan pertolongan medis, bukan terpaku pada prosedur administrasi.

Dampak dan Implikasi

Kasus ini menjadi sorotan nasional dan memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Menteri Kesehatan Republik Indonesia diharapkan segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan sanksi tegas kepada petugas Puskesmas yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama. Dalam hal aksesibilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh petugas kesehatan untuk selalu mengedepankan prinsip kemanusiaan dan etika profesi dalam menjalankan tugas. Mereka harus selalu ingat bahwa setiap pasien adalah manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan medis tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau identitas diri.

Kesimpulan

​​Kasus seorang ibu yang diduga ditolak Puskesmas karena tidak membawa KTP menjadi sorotan tajam. Memicu kemarahan publik dan menyoroti masalah sistem pelayanan kesehatan yang dinilai kaku dan kurang manusiawi kejadian ini mendesak evaluasi menyeluruh terhadap prosedur administrasi di fasilitas kesehatan serta perlunya peningkatan kesadaran dan empati petugas medis agar kejadian serupa tidak terulang.

Memastikan setiap warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap mengenai Ibu-Ibu Merintih Kesakitan Ditolak Puskesmas.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *