Bos BGN Ungkap: Ibu-Ibu di Dapur MBG Digaji Rp2 Juta per Bulan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa ibu-ibu yang bekerja di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digaji sebesar Rp2 juta per bulan.

Bos BGN Ungkap: Ibu-Ibu di Dapur MBG Digaji Rp2 Juta per Bulan

Program ini tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi di sekolah, tetapi juga memberdayakan perempuan dan meningkatkan pendapatan keluarga. MBG menjadi langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan serta memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan aktif ibu rumah tangga.

Di bawah ini, DUNIA IBU IBU CANGGIH INDONESIA akan membahas secara lengkap bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di mana ibu-ibu di dapur MBG digaji Rp2 juta per bulan serta memajukan ekonomi lokal secara signifikan.

tebak skor hadiah pulsa  

Keberhasilan MBG Dalam Menciptakan Lapangan Kerja

Dalam sebuah acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang digelar di Jakarta Selatan, Dadan menyatakan bahwa program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi kaum perempuan, terutama ibu rumah tangga yang selama ini tidak memiliki penghasilan tetap.

“Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp 2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang” jelas Dadan. Program MBG telah memberdayakan sekitar 50 ribu ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan upah tetap tersebut.

Setiap SPPG membutuhkan sekitar 50 tenaga kerja langsung, dan dengan target pembangunan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, potensi penciptaan lapangan pekerjaan langsung mencapai 1,5 juta orang. Hal ini menjadi jawaban bagi masalah pengangguran dan ketidakpastian penghasilan di kalangan masyarakat kecil.

Dampak Ekonomi MBG yang Luas dan Berkelanjutan

Lebih dari sekadar gaji bagi ibu-ibu pekerja, MBG menjadi katalisator ekosistem baru di sektor pangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan di setiap SPPG. Mulai dari peternak, petani, pemasok bahan makanan hingga pengelola limbah minyak jelantah.

Di lokasi percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, misalnya, seluruh supplier yang terlibat adalah pengusaha baru yang muncul berkat program ini. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan stimulus bagi restoran kecil yang sebelumnya hampir bangkrut.

Berkat kerja sama kemitraan dengan UMKM, restoran, dan layanan katering. Mereka kini memperoleh pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari, yang sebelumnya hampir mustahil mereka raih. Hal ini menjadi bukti bahwa MBG mampu membangkitkan roda perekonomian yang sempat terhenti akibat berbagai kondisi sulit.

Baca Juga:

Bahan Baku Penyejuk Pasar Pangan

Ibu-Ibu di Dapur MBG Digaji Rp2 Juta

Program MBG menyerap kebutuhan bahan pangan yang sangat besar dan berpotensi mengatasi surplus produksi nasional. Sebagai contoh, jika seluruh 82,9 juta penerima program MBG dilayani, kebutuhan telur dalam satu kali masak mencapai 5.000 ton, dua kali seminggu menjadi 10 ribu ton, atau 400 ribu ton per tahun.

Padahal, surplus telur nasional saat ini baru sebesar 200 ribu ton per tahun. “Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap” kata Dadan. Selain telur, kebutuhan bahan pokok lain seperti ayam, sayur, buah, dan susu juga sangat besar.

Untuk satu SPPG, dibutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu setiap hari. Proyeksi kebutuhan susu pun menarik, sebab Indonesia harus menambah sekitar 1,5 juta ekor sapi perah bila program ini dijalankan secara nasional untuk memenuhi kebutuhan susu.

Dukungan Lembaga dan Masyarakat Bagi MBG

Keberhasilan program MBG tidak lepas dari dukungan lintas lembaga dan masyarakat. Kepala BGN mengungkapkan komitmen berbagai entitas, termasuk TNI yang membangun 2.000 SPPG, Polri dengan 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah sekitar 500 SPPG.

Komitmen tersebut menandakan bahwa program MBG bukan sekadar inisiatif tunggal. Tetapi gerakan kolektif untuk mengakselerasi pemenuhan gizi dan penanggulangan kemiskinan secara holistik.

Masyarakat umum pun diajak berpartisipasi, seperti memanfaatkan rumah kosong untuk dijadikan SPPG. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jaringan pelayanan, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan ruang dan sumber daya yang ada di masyarakat.

Harapan Untuk Ekonomi dan Pertanian Lokal

Dadan menegaskan program MBG akan berdampak positif dalam jangka panjang. Ia memprediksi program ini akan mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. “Saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur, termasuk di perkotaan” jelasnya.

Untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan yang sesuai kebutuhan, BGN berupaya membangun koperasi-koperasi lokal sebagai agregator yang mengatur pola tanam petani. Hal ini sangat penting agar produksi sayur dan bahan pangan lain bisa berjalan teratur dan memenuhi kebutuhan harian SPPG.

Contohnya, kebutuhan sayur sebesar 300 kg per hari menuntut pola tanam terencana yang disesuaikan dengan jadwal produksi dan konsumsi.

Kontroversi dan Tantangan Pendanaan MBG

Meski program MBG telah menunjukkan dampak positif, terdapat isu dan tantangan yang perlu disikapi dengan serius. Baru-baru ini, mitra dapur MBG di wilayah Kalibata melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke polisi atas dugaan penggelapan dan penipuan dana hampir Rp 1 miliar.

Mitra tersebut mengklaim belum menerima pembayaran sebesar Rp 975 juta, padahal Dana Badan Gizi Nasional telah menyalurkan sebagian dana ke yayasan terkait. Kepala BGN Dadan Hindayana menanggapi masalah ini sebagai persoalan internal antara mitra dan yayasan, menyatakan bahwa dana masih aman di rekening yayasan dan pencairan dana memerlukan persetujuan kepala SPPG.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah pembayaran merupakan urusan internal yang harus diselesaikan antar pihak terkait. Simak dan ikuti terus DUNIA IBU IBU CANGGIH INDONESIA agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang tersedia setiap hari.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari sinpo.id
  2. Gambar Kedua dari www.prokal.co

Similar Posts